INDEPENDENews.com- Pemerintah Vietnam resmi mengumumkan reformasi besar-besaran dalam struktur pemerintahan lokal dengan menghapus tingkat pemerintahan distrik serta merampingkan jumlah provinsi dan unit administrasi lainnya.
Kebijakan ini disahkan dalam Sidang Pleno ke-11 Komite Sentral Partai Komunis Vietnam dan dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juli 2025.
Dalam langkah reformasi administratif yang belum pernah terjadi sebelumnya, pemerintah Vietnam akan memangkas jumlah pemerintahan daerah dari tiga tingkat menjadi dua, yakni hanya provinsi/kota dan komune/kelurahan (commune/ward). Dengan dihapusnya tingkat distrik, pemerintah menargetkan terciptanya struktur birokrasi yang lebih efisien, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Ini adalah revolusi dalam restrukturisasi organisasi… membuka sumber daya, memberdayakan pemerintah lokal, dan mendorong pembangunan nasional,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, To Lam.
Provinsi Dimerger, Komune Dipangkas
Selain menghapus tingkat distrik, Vietnam juga akan menggabungkan 63 provinsi dan kota menjadi hanya 34 unit administratif yang terdiri atas 28 provinsi dan 6 kota besar di bawah pengawasan langsung pemerintah pusat. Rencana ini akan diterapkan secara bertahap, dengan target penggabungan provinsi rampung pada 30 Agustus 2025.
Tak hanya itu, jumlah komune dan kelurahan yang saat ini tersebar di berbagai wilayah juga akan dikurangi sebanyak 60 hingga 70 persen. Tujuannya adalah memperkuat peran unit pemerintahan paling dekat dengan rakyat, sekaligus meningkatkan efisiensi anggaran dan manajemen wilayah.
Legislasi dan Implementasi
Untuk mendukung kebijakan ini, pemerintah Vietnam akan mengajukan amandemen terhadap Undang-Undang dan bahkan Konstitusi yang berkaitan dengan struktur pemerintahan lokal. Proses legislasi dijadwalkan selesai paling lambat 30 Juni 2025, tepat sehari sebelum kebijakan berlaku efektif secara nasional.
Langkah reformasi ini mencakup penghapusan distrik-distrik dalam struktur partai, menyelaraskan organisasi partai politik dengan reformasi administrasi negara.
Reaksi dan Implikasi
Kalangan investor dan pengamat internasional menyambut positif langkah ini, meskipun menyoroti potensi gangguan administratif sementara selama masa transisi. Reformasi ini dinilai dapat memperkuat iklim investasi, mengurangi tumpang tindih kewenangan, serta mempercepat proses transformasi digital dan pembangunan daerah di seluruh negeri.
Analis politik regional menyebut Vietnam sebagai salah satu negara pertama di Asia Tenggara yang secara radikal memangkas birokrasi demi efisiensi.
“Vietnam bukan hanya menyederhanakan sistem, tetapi juga sedang merancang ulang konsep pelayanan publik berbasis kedekatan dengan rakyat dan hasil nyata,” tulis Reuters dalam laporannya.
Kebijakan penghapusan distrik dan penggabungan provinsi ini menjadi bagian dari visi jangka panjang Vietnam untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2045, dengan sistem pemerintahan yang ramping dan modern.(*)
Latest posts by Akhmad Muarif (see all)