INDEPENDENews.com – Pengamat Politik, Dedi Alamsyah mengingatkan Pemerintah Kota Makassar agar seleksi direksi dan komisaris pada lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak dijadikan ruang balas budi politik.
Ia menegaskan, yang dibutuhkan masyarakat adalah pemimpin BUMD yang profesional dan berintegritas, bukan hasil kompromi kepentingan.
“BUMD ini mengelola kepentingan publik, jadi jangan dijadikan lahan eksperimen politik. Kalau proses seleksi diwarnai transaksi atau balas jasa, maka kinerjanya akan timpang, dan yang rugi adalah masyarakat,” tegas Dedi, Kamis (4/9/2025).
Dedi menekankan pentingnya prinsip meritokrasi, yaitu pemilihan berdasarkan kompetensi, integritas, dan rekam jejak. Menurutnya, hanya dengan cara itu BUMD bisa benar-benar berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi daerah sekaligus penyumbang pendapatan asli daerah (PAD).
“Kalau prinsip meritokrasi dilanggar, maka jangan heran kalau BUMD malah jadi beban APBD. Kita butuh orang-orang yang terbukti bisa bekerja, bukan sekadar dekat dengan kekuasaan,” ujarnya.
Ia juga mendesak Panitia Seleksi (Pansel) untuk membuka seluruh tahapan secara transparan, mulai dari hasil administrasi, uji kelayakan, hingga rekam jejak kandidat.
“Keterbukaan itu penting. Jangan sampai publik melihat seleksi ini hanya formalitas. Kalau hasilnya sudah ditentukan dari awal, lebih baik diumumkan saja daripada menghabiskan anggaran untuk pansel,” sindirnya.
Saat ini, proses seleksi direksi dan komisaris 5 BUMD Makassar masih bergulir.
Publik menunggu apakah prinsip meritokrasi benar-benar ditegakkan atau sekadar jargon dalam tata kelola perusahaan daerah. (*)
- Organisasi Relawan Erik Thohir Soroti Kinerja PLN Maros, Keluhan Warga Tak Direspon - 4 September 2025
- Kejaksaan Agung Tetapkan Nadiem Makariem Tersangka Korupsi - 4 September 2025
- Dedi Alamsyah: Seleksi Direksi BUMD Jangan Jadi Ajang Balas Budi Politik - 4 September 2025