INDEPENDENews.com — Badan Otonom Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perempuan Bangsa (PB) Sulsel mengadakan musyawarah wilayah (muswil) ke V, di Hotel Remcy, Panakkukang, Sabtu (5/7/2025).
Dengan mengangkat tema Perempuan Berdaya, Bangsa Berjaya Menuju Indonesia Emas 2045, dihadiri seluruh DPC Perempuan Bangsa se Sulsel.
Muswil dihadiri Sekretaris Jenderal DPP Perempuan Bangsa, Hj. Nur Nadlifah S.Ag. MM, Ketua DPW PKB Sulsel, Azhar Arsyad, Anggota DPR RI Fraksi PKB, Syamsu Rizal MI atau Deng Ical, Wakil Ketua DPRD Sulsel yang juga Ketua DPC PKB Makassar, Fauzi Andi Wawo, Wakil Bupati Takalar, Hengky Yasin, Ketua DPW Perempuan Bangsa Sulsel, Fadilah Fahriana, Ketua Dewan Pembina Perempuan Bangsa, Hj. Andi Eni Azhar.
Ketua DPW PB Sulsel yang juga Anggota DPRD Sulsel, Fadilah dalam sambutannya berharap kegiatan ini sebagai ajang silaturahim pasca pesta pilkada, pileg.
Sekaligus menjadi momentum memperkuat landasan para kader mengasah kemampuan berorganisasi dalam menatap pesta politik kedepan.
Kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam pemilu adalah kesempatan dan sekaligus tantangan untuk terlibat aktif dalam memberikan kontribusi positif.
“Potensi perempuan memberikan kontribusi signifikan mendongkrak perolehan partai. 30 persen kuota perempuan sangat menguntungkan dan kesempatan besar buat kita makin memperkuat soliditas, kualitas, dan sosial,” kata Hj. Dilla sapaannya.
Dia menambahkan, pengurusan perempuan bangsa sudah terisi di 22 kabupaten kota. Tersisa Toraja dan Toraja Utara.
“Ini target kedepan, dan memberikan sumbangsih, tetap semangat tidak ada yang tidak bisa, kita target di legislatif pemenang,” ucapnya.
Sementara Ketua DPW PKB Sulsel, Azhar Arsyad dalam sambutannya menambahkan kuota perempuan di politik selalu menjadi problem, karena partisipasi rendah.
Olehnya berharap momentum meningkatkan kapasitas rutin dilaksanakan dalam menumbuhkan partisipasi.
Dia memberi motivasi, bahwa dalam politik tidak mesti semuanya berhasil karena uang.
Tetapi, lanjut mantan Anggota DPRD Sulsel itu, politik memerlukan kesabaran, keuletan.
Dia mencontohkan beberapa kader PKB terpilih di legislatif karena mereka memiliki modal daya juang, keuletan, dan kesabaran.
“Politik tidak juga segalanya uang. Kita ketahui pada pemilu 2024 lalu disebut pemilu brutal karena transaksional, tapi karena faktor kesabaran, keuletan, beberapa kader kita juga duduk,” ucap Azhar.
Sehingga Azhar mengajak perempuan bangsa bahu membahu berjuang bersama menuju 2029, dengan terus meyakinkan publik melalui aksi aksi sosial dan nyata, karena tantangan kedepan makin besar.
“Terima kasih Perempuan Bangsa atas partisipasinya selama ini, dan saya juga terus berusaha bersama pengurus DPW, terus berusaha support untuk teman-teman perempuan bangsa lebih eksis lagi di masa yang akan datang,” tutup Azhar.
Sementara Sekretaris Jenderal (Sekjend) DPP Perempuan Bangsa, Hj. Nur Nadlifah yang mewakili Ketua Umum DPP PB membuka secara resmi muswil ke V menjelaskan muswil adalah bagian dari amanat organisasi yang harus dilaksanakan oleh dpw pada regenerasi organisasi setiap 5 tahun sesuai dengan PDRT.
“Jika masa jabatan masa khidmah DPW itu akan berakhir maka untuk mengupgrade kepengurusan harus dilaksanakan muswil jadi mau tidak mau suka tidak suka setiap 5 tahun minimal harus melaksanakan muswil, walaupun ketuanya tetap tidak masalah yang penting muswil ini harus dilaksanakan,” katanya.
Dalam muswil, pertama adalah memberikan laporan pertanggung jawaban selama masa kepengurusan selama 5 tahun terakhir.
“Apa yang sudah dilakukan oleh dpw perempuan bangsa, kendalanya apa tantangannya apa dan kedepan akan melakukan apa maka selain laporan pertanggungjawaban akan menyusun program program kerja untuk 5 tahun yang akan datang Program kerja ini bisa merujuk pada hasil munas perempuan bangsa pada bulan November 2024 kemarin,” jelasnya.
Tetapi kata eks Anggota DPR RI ini, harus disesuaikan dengan kearifan lokal, kebutuhan dari perempuan bangsa Sulawesi Selatan, kebutuhan-kebutuhan dari PKB Sulawesi Selatan. Di samping itu juga merumuskan rekomendasi, perempuan bangsa mau memberikan rekomendasi apa kepada PKB dan non-PKB.
“Nah ini penting, misalnya hari ini marak dengan kerusakan lingkungan, perempuan bangsa Sulawesi Selatan bisa memberikan rekomendasi atau sikap tentang kerusakan lingkungan yang terjadi di Sulawesi Selatan misalnya,” sambungnya. (*)
